Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN . Menurut Dody, kepala negara menargetkan mulai bekerja di IKN pada 17 Agustus 2028.
“Paling lambat tanggal 17 Agustus 2029. Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh PNS (pindah) ke sana,” kata Dody saat ditemui di Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat, 6 Desember 2024.
Dody menyebutkan kemungkinan adanya keterlambatan pembangunan IKN. Hal ini dikarenakan adanya program lain yang menjadi prioritas pemerintah. Salah satunya adalah swasembada pangan. Alhasil, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum tengah fokus pada penyediaan air untuk pertanian.
Kendati demikian, Dody tetap optimistis pembangunan IKN tidak akan melenceng terlalu jauh dari rencana. Melihat jadwal perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu akan dilakukan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan yang dimulai sejak masa pemerintahan Jokowi itu diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun. “Mundur selangkah saja. Tapi untuk bisa 100 persen on track, tentu tidak. Dananya terbatas,” kata Dody. “Kami semua mencari uang. Kalau ada yang mau menyumbang untuk pembangunan, kami terima dengan senang hati.”
Dalam rapat gabungan dengan Komisi V DPR di Senayan pada Selasa, 3 Desember 2024, Dody pun mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp14,87 triliun untuk mendukung pembangunan IKN. Dalam paparannya, Dody menjelaskan Rp9,900 miliar dari anggaran tersebut akan digunakan Ditjen Bina Marga untuk pembangunan jalan di kawasan inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, dan penggandaan Jembatan Balang Bentang Pendek. Sementara Rp4.969,63 miliar akan digunakan Ditjen Penataan Ruang untuk menyelesaikan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung perkantoran pemerintah, Kantor Kementerian Pertahanan, Kantor Kepolisian, dan Kantor Badan Intelijen Negara.
Keberlanjutan pembangunan tersebut dipertanyakan lantaran Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung IKN dalam pidato kenegaraan usai pelantikannya di gedung MPR, Ahad, 20 Oktober 2024. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Airlangga Hartarto beberapa kali mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek tersebut, namun dengan penyesuaian.
Menurut Airlangga, pemerintah seharusnya tidak hanya memperhatikan proyek IKN. Ada proyek strategis nasional lain di berbagai daerah yang juga harus diperhatikan untuk memperkuat kemandirian pangan dan kemandirian energi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, pembangunan IKN juga harus memperhatikan alokasi anggaran. Airlangga juga mengatakan, Prabowo menekankan pentingnya menghindari pembangunan yang tidak efisien. “Makanya saya sampaikan ini (IKN) akan tetap jalan, tetapi tentu akan disesuaikan terutama dari sisi penganggaran. Kita perlu tahu berapa anggaran yang akan dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,” kata Airlangga di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024. “Selebihnya kita pantau.”