BERITA TERBARU HARI INI – Sertifikasi Halal di Indonesia: Siapa yang Berwenang Mengeluarkan dan Kontroversi Terkini. Belakangan ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan viralnya informasi mengenai beberapa produk yang identik dengan minuman beralkohol seperti tuak, beer, dan wine yang diklaim telah mendapatkan sertifikasi halal. Kontroversi ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat: “Sertifikasi halal dikeluarkan oleh siapa?” Mengingat produk-produk tersebut secara umum dikenal sebagai minuman haram dalam Islam.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan sengit tentang kredibilitas proses sertifikasi halal di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga yang selama ini dikenal memiliki otoritas dalam hal fatwa kehalalan produk, bahkan menyatakan tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan produk-produk tersebut.
Kontroversi ini tidak hanya menimbulkan kebingungan di masyarakat, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius tentang sistem sertifikasi halal di Indonesia. Siapa sebenarnya yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal? Bagaimana proses sertifikasinya? Dan mengapa bisa terjadi kasus seperti ini?
Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang sertifikasi halal di Indonesia, pihak-pihak yang terlibat, sejarah perkembangannya, hingga kontroversi terkini yang mengemuka. Mari kita telusuri bersama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu krusial ini, sebagaimana telah dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber, Selasa (2/10/2024).
Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia
Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang siapa yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal, penting bagi kita untuk memahami sejarah perkembangan sertifikasi halal di Indonesia. Perjalanan sertifikasi halal di negeri ini memiliki latar belakang yang panjang dan menarik.
Awal Mula: Labelisasi Produk Non-Halal
Cikal bakal sertifikasi halal di Indonesia sebenarnya dimulai dari kebijakan labelisasi produk non-halal. Pada tahun 1976, Departemen Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 280 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal Dari Babi. Keputusan ini mengharuskan semua makanan dan minuman yang mengandung unsur babi untuk diberi label “mengandung babi” dengan gambar babi merah di atas latar putih.
Kasus Lemak Babi dan Lahirnya LPPOM-MUI
Titik balik dalam sejarah sertifikasi halal di Indonesia terjadi pada tahun 1988. Saat itu, masyarakat dihebohkan dengan temuan penelitian Dr. Ir. H. Tri Susanto, M.App.Sc., yang menyebutkan beberapa produk makanan populer mengandung lemak babi. Kasus ini memicu keresahan di kalangan umat Islam dan mendorong pemerintah serta MUI untuk mengambil tindakan.
Sebagai respon terhadap situasi ini, pada 6 Januari 1989, MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI). Lembaga ini diberi mandat untuk melakukan pengkajian kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat.
Era Sertifikasi Halal oleh MUI
Sejak berdirinya LPPOM-MUI, proses sertifikasi halal di Indonesia mulai berjalan lebih sistematis. MUI, melalui LPPOM-MUI, menjadi lembaga yang dipercaya untuk melakukan audit dan memberikan sertifikasi halal kepada produk-produk yang memenuhi syarat. Selama puluhan tahun, MUI memegang peran sentral dalam proses sertifikasi halal di Indonesia.
Sertifikasi Halal Dikeluarkan oleh Siapa?
Setelah memahami sejarah perkembangan sertifikasi halal di Indonesia, kita akan masuk ke pertanyaan inti: sertifikasi halal dikeluarkan oleh siapa? Jawabannya tidak sesederhana yang mungkin dibayangkan, karena telah terjadi perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Era Baru: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Sejak tanggal 17 Oktober 2019, kewenangan penerbitan sertifikat halal di Indonesia beralih dari MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
Pembentukan BPJPH didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).
Peran BPJPH dalam Sertifikasi Halal
BPJPH memiliki wewenang untuk:
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
Proses Sertifikasi Halal oleh BPJPH
Proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH melibatkan beberapa tahapan:
1. Pengajuan permohonan sertifikasi halal oleh pelaku usaha
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen
3. Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
4. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk
5. Sidang fatwa halal oleh MUI
6. Penerbitan sertifikat halal
Peran MUI dalam Era BPJPH
Meskipun kewenangan penerbitan sertifikat halal telah beralih ke BPJPH, MUI tetap memiliki peran penting dalam proses sertifikasi halal. MUI bertugas:
1. Memberikan fatwa penetapan kehalalan suatu produk
2. Melakukan sertifikasi terhadap Auditor Syariah
3. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)